#elek_nanging_ngangeni
KEGADUHAN YANG TERPOLA
Dulu, saat kasus Penistaan Agama oleh Ahok mencuat, negeri ini sangat gaduh dan rakyatnya hampir terbelah. Ada yang pro dan ada juga yang kontra terhadap aksi 212 yang "fenomenal" itu. Bahkan aksi massa akan dikemas dengan "people power" dan memaksa dilaksanakannya Sidang Istimewa. Arah dan targetnya adalah Presiden Jokowi. Padahal dia sama sekali tidak ada kaitannya dengan kasus Penistaan Agama yang hanya dijadikan sebagai sasaran antara (Teori Rekoset atau pantulan Peluru).
Kini, terdapat aksi Tagar Ganti Presiden (GP) yang tidak kalah gaduhnya. Lagi-lagi masyarakat terbelah pro dan kontra. Justru, ini lebih berbahaya karena polanya sudah dirubah dan tidak lagi tersentralisasi di Ibu Kota. Gerakan ini sudah disebar ke daerah dan dirancang agar bisa dilakukan secara simultan. Selesai satu aksi, akan disusul aksi yang lain. Begitu seterusnya sehingga tercipta kegaduhan yang berkesinambungan.
Dari kedua aksi diatas, sebenarnya kita bisa merasakan bahwa dibalik itu semua terdapat agenda terselubung yaitu menggulingkan pemerintahan yang sah. Masyarakat yang "terbelah" hanya dijadikan momentum dan trigger bahwa seolah-olah pemerintah tidak dapat menjamin rasa aman kepada masyarakat dan bahkan tidak dapat mengelola negara. Ada dalang dan perancang dibalik ini semua. Pertanyaannya adalah kenapa dan siapa?
Ketika kegaduhan aksi 212 terjadi, saat itu pula Presiden baru saja meluncurkan Rupiah Emisi NKRI yang menandakan bahwa Bank Sentral kita telah berdaulat dan mampu memback up kolateral sendiri. Hal ini ditandai dengan dibubuhkannya Tanda Tangan Menteri Keuangan RI pada tiap lembar Rupiah. Selain itu, pemerintah juga telah berhasil menjalankan Program Tax Amnesty.
Kemudian, tentang kegaduhan akibat Aksi Tagar GP. Disaat yang sama pemerintah sedang mempersiapkan hajat besar, yaitu pertemuan IMF dan World Bank oktober nanti di Bali. Dimana nantinya juga akan dibahas formula kebijakan moneter Global dan Indonesia khususnya sebagai dampak Kemandirian Rupiah dan keberhasilan Tax Amnesty tersebut. Dan kabarnya, kini Indonesia menjadi salah satu pemilik saham terbesar di Bank Dunia. Tentu sebuah capaian yang membanggakan.
Namun untuk menuju hajat besar tersebut bukanlah hal mudah. Bahkan sebelum ribut aksi Tagar GP, kita sempat "dihajar" dengan aksi teror bom di Surabaya, Jawa Timur yang notabene cukup dekat dengan Bali. Kejadian ini sempat memunculkan "Travel Advice" dari beberapa negara. Mirip dengan aksi teror di Paris menjelang dihelatnya hajat Kesepakatan Iklim Paris 2015 yang mana dampak perjanjian itu akan mengganggu kepentingan para penguasa dan pengendali minyak di dunia beserta para organisasi algojonya (ISIS dkk). Sementara kegaduhan Aksi Tagar GP yang mereka sebut persekusi juga terjadi di Surabaya. Bisa jadi kegaduhan ini juga sebuah "Rekoset".
Intinya, dari pola kegaduhan ini, patut diduga ada campur tangan pihak luar. Jika Teror Paris menjelang perhelatan berujung pada sindiran Presiden Perancis (Macron) terhadap Trump yang mundur dari Kesepakatan Iklim Paris, sementara di Indonesia dijawab oleh Jokowi-Prabowo dengan aksi berkuda bersama saat gaduh 212 dan berpelukan di arena olah raga ditengah kegaduhan Tagar GP. Ini menunjukkan bahwa inti masalahnya bukan pada mereka berdua. Melainkan pada kebodohan dan politik kotor sebagian rakyat dan para politisi. Mereka yang mau dijadikan kepanjangan tangan dan boneka oleh pihak luar yang terganggu kepentingannya akibat kebijakan Jokowi.
Bisa jadi adalah pihak yang selama ini mencengkeram dan mengendalikan moneter kita. Sementara para "pembelanya" bahkan ada yang sampai merasa membela Tuhan. Padahal mereka sedang membela Tuan. Yaitu para Tuan yang (memang) berlagak sebagai Tuhan. Yang (merasa) mampu menjanjikan Kehidupan dan menciptakan Derita dan Bencana.
Betul tidak akhi?
Oleh :
Fadly Abu Zayyan
CEO PT. S.I.L.I.T
[ Aku yo mung etok2 paham]
