Pada Jumat 20 Januari 2017 pkl. 13.30 WIB di Gd. Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, berlangsung Round Table Discussion bertema
"Kedaulatan NKRI Tanggung Jawab Kita Semua"
yang diselenggarakan oleh DHN (Dewan Harian 45) dan Center Of Study For Indonesian Leadership (CSIL) dengan penanggubg jawab Abdul Malik (Dep Direktur CSIL). Dihadiri oleh sekitar 150 orang.
Beberapa pembicara yang hadir antara lain:
1. Jend.( Purn) Tyasno Sudarto (Mantan KSAD/Ketua Umum DHN 45)
2. Lily Wahid (Mantan Anggota DPR RI FPKB)
3. Usamah Hisyam (Ketua Umum Parmusi)
4. Permadi (Mantan Anggota DPR RI FPDIP)
5. Letjend MAR (Purn) Suharto (Purnawirawan TNI AL)
6. Mayjend TNI (Purn) Prijanto (Mantan Wagub DKI Jakarta)
7. Batara R. Hutagalung
8. Dr. Firdaus Syam
9. Samuel (Tokoh Muda)
10. Habib Rizieq Syihab (Imam FPI)
11. Heppi Trenggono (Pemimpin Gerakan Beli Indonesia)
Tyasno Sudarto :
Gedung ini adalah tempatnya berdiskusi para pejuang. Gedung juang menjadi arena kita berdiskusi dalam rangka mewujudkan cita-cita kemerdekaan.
Tugas pokok DHN 45 bagaimana memelihara dan menegakkan jiwa dan semangat nilai-nilai kejuangan 45. Kedaulatan ada di tangan rakyat.
Baru-baru ini saya mendengar, Presiden akan membuat lembaga penegakan Pancasila. Sudah pasti kami setuju. Tetapi Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa bisa dilaksanakan kalau konstitisi dan peeaturannya harus Pancasilais. Oleh karena itu saya menyatakan, bagaimana kita akan melaksanakan Pancasila kalau UUD 2002 yang semuanya itu bertentangan dengan Pancasila. UUnya juga pasti tidak Pancasilais. Akhirnya kita tidak akan bisa melaksanakan.Pancasila. Oleh karena iti usulan kami pertama adalah, untuk bisa melaksanakan Pancasila, kita harus kembali ke UUD 1945 yang asli.
Boleh disempurnakan tetapi tidak boleh menyimpang dari Pancasila. Kedua, persatuan dan kesatuan bangsa atau Bhinneka Tunggal Ika. Jangan hanya dipotong menjadi kebhinekaan. Perbedaan bukan untuk saling menjatuhkan, mencelakakan, tetapi untuk bekerjasama bagaimana membangun kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu Bhinneka Tunggal Ika harus didasarkan pada persamaan-persamaan, yaitu pertama kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan.
Pancasila adalah anti penjajahan. Pancasila itu anti liberalisme dan kapitalisme.Pancasila juga anti komunis dan sekulerisme. Karena itu kalau kita mau menegakkan Pancasila, kita harus kembali ke UUd 1945 yang asli.
Bukan merubah batang tubuhnya, tetapi buatlah adendum. Kalau sekarang UUD itu masih disebut UUD 1945, itu sama saja dengan membohongi rakyat Indonesia. Karena saya tidak mendukung amandemen maka saya dicopot.
Di Indonesia sekarang sudah mulai tumbuh keinginan untuk kembali ke UUD 1945 yang asli. Kalau kita merubah dasar, maka bangunannya akan berubah. Maka itu kita arus rubah, rubah. Perubahan yang harus dilakukan adalah dengan revolusi.
Jangan dipertentangkan antara Pancasila dengan Islam. Pancasila itu adalah rahmat dari Allah dan Islam adalah agama Allah. Justru Pancasila itu diambil dari sari-sarinya Islam.
Jangan yang berbeda pendapat dianggap musuh. Siapa yang berbeda pendapat, mari kita diskusi. Kekuatan Pemerintah adalah kekuatan yang manunggal dengan rakyat. Rakyat itu adalah anak, sedangkan Pemerintah adalah kepala keluarga. Kalau anak nakal, jangan ditendang, tetapi diajak bicara. Ini adalah pendidikan. Jangan pendidikan itu hanya mendidik otaknya saja tetapi juga kepribadiannya.
Kekuasaan jangan sampai memecah belah persatuan dan kesatuan. Membela kebenaran, kadang yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Marilah tugas kita terutama pemuda, mari perjuangkan bersama.
Kita diskusikan hari ini bagaimana kita menegakkan kebenaran, kejujuran dan keadilan di Indonesia. Ada tiga cara untuk kembali ke UUD 1945 yang asli yaitu lewat MPR, lewat Pemerintah atau lewat revolusi.
Heppi Trenggono :
Sebenarnya bangsa kitasedang mengalami ujian yang sangat berat. Bahkan kita semakin bodoh, tidak.mampu membedakan mana yang musuh dan mana yang bukan. Bahaya PKI sudah semakin dekat, tetapi bukan dianggap bahaya. masuknya orang-orang asing Cina ke Indonesia, dianggap bukan bahaya Padahal semua bahaya itu mengancam NKRI.
Prijanto :
Jangan menganggap perbedaan sebagai anak tiri. Persatuan itu sendiri adalah tegaknya hukum. Cita-cita pendiri bangsa tidak akan tercapai kalau tidak ada persatuan. TNI dan Polri juga harus bersatu. Andaikan kasus Sumber Waras masuk KPK tentu tidak akan terjadi seperti sekarang ini. Karena itulah perlunya penegakan hukum.
Batara R. Hutagalung :
Kalau makar itu artinya menggulingkan Pemerintahan yang sah. Soal UUD 2002, kalau dikatakan tidak ada perubahan batang tubuh, maka itu sama dengan penipuan.
Bukan hanya TNI dan Polri, tetapi Presiden dan para menterinya juga dalam sumpahnya berjanji untuk melaksanakan dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945.
Kalau dulu saya mendengar bahwa NKRI itu adalah harga mati, sekarang berubah menjadi NKRI harga murah. Kita harus merebut kembali kedaulatan bangsa.
Permadi :
Saya adalah korban laporan asal bapak senang. Saya dituduh ikut rapat makar dengan ibu Rahmawati dsb, padahal saya sedang sakit. Kedaulatan NKRI adalah tanggung jawab semua, itu salah. Kedaulatan NKRI hanya ada disebagian rakyat karena sebagian kecil orang menjual kedaulatan NKRI.
Jadi saya setuju kalau ada revolusi seperti yang disampaikan oleh Pak Tyasno. Hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Satusatunya cara adalah revolusi. Apakah revolusi itu makar? Tidak. Bung Karno itu Pemimpin Besar Revolusi. Dan Bung Karno mengatakan bahwa revolusi belum selesai. Jadi revolusi itu konstitusional.
Sekarang ini kedaulatan politik, kedaulatan ekonomi kita hancur. Penyebabnya antara lain karena amandemen UUD 1945. MPR harus dikembalikan ke yang asli. Presiden RI harus warga negara Indonesia asli, diganti menjadi Presiden RI adalah warga negara Indonesia sejak lahir. Ini sangat membahayakan. Ahok dan Hari Tanoe sudah menyatakan akan menjadi. Karena itu tolak pasal tentang pemilihan Presiden.
Kekayaan alam dikuasai oleh negara tetapi tidak untuk rakyat. Banyak dikuasai asing. Sekarang malah buruh-buruh kasar asalah Cina. Jadi menurut saya yang makar adalah yang mengamandemen UUD 1945.
Lily Chodijah Wahid :
Menjaga kedaulatan adalah tugas kita semua. Yang saya heran, sesudah aksi daman 212 kemarin, terjadi sebuah fitnah yang bukan main hebatnya. Aksi 212 dikatakan anti kebhinekaan. Sebetulnya, yang berniat baik kepada republik ini siapa? Ya jelas kita.
Bayangkan, seorang putri proklamator, ditangkap dengan alasan makar. Waktu beliau diinterogasi, Ibu Rahma balik bertanya alasan makar. Penyidik menjawab kalau Ibu Rahmawati ingin kembali ke UUD 1945. Padahal kembali ke UUD 1945 adalah kita ingin menata kembali Indonesia.
Jangan kita ini ingin dijadikan sasaran intelijen. Saya adalah mantan Anggota Komisi I DPR. BIN itu selalu meminta anggaran naik tetapi kenyataannya sekarang bobol terus. Jangan kita biarkan PKI kembali lagi. Tugas kita untuk mencegah kembalinya PKI. Jangan sampai kita mau diadu domba.
Saya harap para pemimpin di negeri ini diberi hidayah oleh Allah SWT.
Samuel :
Tidak boleh Pemerintah membiarkan adanya konflik. Pemerintah harus mendudukkan seluruh elemen dan ormas. Libatkan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah tidak ada tanpa rakyat. Kalau rakyat di adu domba, maka permasalahannya ada di Pemerintah.
Kalau kita kembali ke UUD 1945, tidak akan terjadi konflik. Kita memilih pemimpin yang mampu merangkul semua.
Letjen (purn) Suharto :
Dalam bidang politik kita sudah tidak.berdaulat. Di bidang ekonomi, 70% ekonomi kita dikuasai oleh kurang dari 1% orang Indonesia. Kita sekarang krisis keadilan. Mudah-mudahan kedepan krisis ini bisa hilang. Tetapi krisis keadilan bisa dihilangkan kalau kita bisa mengatasi krisis kepemimpinan.
Firdaus Syam :
Hari ini penista agama dibela, pembela agama dihina. Penegak agama dituduh intoleransi. PKI dan sekulerisme dibiarkan. Kelompok yang menegaskan nilai-nilai agama dimarginalkan bahkan dikriminalisasi. Kita butuh pemimpin Islam yang istiqomah. Jangan kita terjerumus ke lubang yang sama.
Janganlah mempertentangkan perbedaan. Kita butuh persatuan umat. Bahkan ada yang mengatakan bahwa agama adalah sumber konflik. Melalui opini media dikesankan bahwa Islam adalah radikal.
Ketidakadilan sosial terjadi seperti penggusuran. Demikian pula dengan ketidakadilan ekonomi.
Usamah Hisyam :
Ketika aksi damai 212, jutaan umat berkumpul di Monas, tetapi bisa dikalahkan oleh seorang Ahok. Apakah Legislatif sudah memenuhi harapan rakyat? Belum. Apakah eksekutif sudah dapat memenuhi harapan rakyat? Belum. Apakah Yudikatif sudah memenuhi harapan rakyat? Belum.
Parmusi melihat ada dua ancaman besar yaitu poros Jakarta-Peking yang memunculkan neokomunisme, dan gerakan transnasional.
Habib Rizieq Syihab :
Tidak boleh ada dikotomi antara Islam dan nasionalis. Fitnah yang harus kita lawan bersama. Kita bukan lagi berdebat soal NKRI tetapi bagaimana meng em balikan UUD 1945 yang sudah dikhianati. Mari kita rapatkan barisan, jaga persatuan dan kesatuan dan mengembalikan UUD 1945 yang asli.
Dalam simposium PKI saya sampaikan ada 30 indikasi kembalinya PKI. Jadi kalau ada elit politik yang mengatakan bahwa PKI sudah habis, itu bohong besar.
Belakangan, indikasi terbaru kebangkitan PKI adalah munculnya logo mirip palu arit di uang kertas RI. Saya tidak akan.mundur, bahwa munculnya logo palu arit di uang kertas, harus kita lawan.
Saya merasa prihatin bahwa intelijen memata-matai kelompok Islam dan kelompok nasionalis. Seharusnya intelijen itu memata-matai asing yang ingin memgganggu kedaulatan NKRI.
Kenapa di Indonesia banyak pengangguran? karena di negara ini banyak perampok negara. Oleh karena itu tidak boleh lagi di Indonesia ada lagi yang makan nasi aking.
Kondisi kita kali ini, dihadapan rezim pengiasa, selalu dicari-cari kesalahan. Mereka mencari celah kesalahan, baik terhadap tokoh Islam maupun tokoh nasionalis. Kami akan terus melakukan perlawanan.
Hari Senin besok saya dipanggil Polda Metro Jaya terkait protes saya yang dianggap terlalu keras soal logo palu arit dalam uang kertas RI. Saya senang dipanggil Polisi karena dengan saya media akan memberitakan dan rakyat Indonesia akan tahu persoalannya.