Monday, 3 September 2018

KEGADUHAN YANG TERPOLA

#elek_nanging_ngangeni

KEGADUHAN YANG TERPOLA

Dulu, saat kasus Penistaan Agama oleh Ahok mencuat, negeri ini sangat gaduh dan rakyatnya hampir terbelah. Ada yang pro dan ada juga yang kontra terhadap aksi 212 yang "fenomenal" itu. Bahkan aksi massa akan dikemas dengan "people power" dan memaksa dilaksanakannya Sidang Istimewa. Arah dan targetnya adalah Presiden Jokowi. Padahal dia sama sekali tidak ada kaitannya dengan kasus Penistaan Agama yang hanya dijadikan sebagai sasaran antara (Teori Rekoset atau pantulan Peluru).

Kini, terdapat aksi Tagar Ganti Presiden (GP) yang tidak kalah gaduhnya. Lagi-lagi masyarakat terbelah pro dan kontra. Justru, ini lebih berbahaya karena polanya sudah dirubah dan tidak lagi tersentralisasi di Ibu Kota. Gerakan ini sudah disebar ke daerah dan dirancang agar bisa dilakukan secara simultan. Selesai satu aksi, akan disusul aksi yang lain. Begitu seterusnya sehingga tercipta kegaduhan yang berkesinambungan.

Dari kedua aksi diatas, sebenarnya kita bisa merasakan bahwa dibalik itu semua terdapat agenda terselubung yaitu menggulingkan pemerintahan yang sah. Masyarakat yang "terbelah" hanya dijadikan momentum dan trigger bahwa seolah-olah pemerintah tidak dapat menjamin rasa aman kepada masyarakat dan bahkan tidak dapat mengelola negara. Ada dalang dan perancang dibalik ini semua. Pertanyaannya adalah kenapa dan siapa?

Ketika kegaduhan aksi 212 terjadi, saat itu pula Presiden baru saja meluncurkan Rupiah Emisi NKRI yang menandakan bahwa Bank Sentral kita telah berdaulat dan mampu memback up kolateral sendiri. Hal ini ditandai dengan dibubuhkannya Tanda Tangan Menteri Keuangan RI pada tiap lembar Rupiah. Selain itu, pemerintah juga telah berhasil menjalankan Program Tax Amnesty.

Kemudian, tentang kegaduhan akibat Aksi Tagar GP. Disaat yang sama pemerintah sedang mempersiapkan hajat besar, yaitu pertemuan IMF dan World Bank oktober nanti di Bali. Dimana nantinya juga akan dibahas formula kebijakan moneter Global dan Indonesia khususnya sebagai dampak Kemandirian Rupiah dan keberhasilan Tax Amnesty tersebut. Dan kabarnya, kini Indonesia menjadi salah satu pemilik saham terbesar di Bank Dunia. Tentu sebuah capaian yang membanggakan.

Namun untuk menuju hajat besar tersebut bukanlah hal mudah. Bahkan sebelum ribut aksi Tagar GP, kita sempat "dihajar" dengan aksi teror bom di Surabaya, Jawa Timur yang notabene cukup dekat dengan Bali. Kejadian ini sempat memunculkan "Travel Advice" dari beberapa negara. Mirip dengan aksi teror di Paris menjelang dihelatnya hajat Kesepakatan Iklim Paris 2015 yang mana dampak perjanjian itu akan mengganggu kepentingan para penguasa dan pengendali minyak di dunia beserta para organisasi algojonya (ISIS dkk). Sementara kegaduhan Aksi Tagar GP yang mereka sebut persekusi juga terjadi di Surabaya. Bisa jadi kegaduhan ini juga sebuah "Rekoset".

Intinya, dari pola kegaduhan ini, patut diduga ada campur tangan pihak luar. Jika Teror Paris menjelang perhelatan berujung pada sindiran Presiden Perancis (Macron) terhadap Trump yang mundur dari Kesepakatan Iklim Paris, sementara di Indonesia dijawab oleh Jokowi-Prabowo dengan aksi berkuda bersama saat gaduh 212 dan berpelukan di arena olah raga ditengah kegaduhan Tagar GP. Ini menunjukkan bahwa inti masalahnya bukan pada mereka berdua. Melainkan pada kebodohan dan politik kotor sebagian rakyat dan para politisi. Mereka yang mau dijadikan kepanjangan tangan dan boneka oleh pihak luar yang terganggu kepentingannya akibat kebijakan Jokowi.

Bisa jadi adalah pihak yang selama ini mencengkeram dan mengendalikan moneter kita. Sementara para "pembelanya" bahkan ada yang sampai merasa membela Tuhan. Padahal mereka sedang membela Tuan. Yaitu para Tuan yang (memang) berlagak sebagai Tuhan. Yang (merasa) mampu menjanjikan Kehidupan dan menciptakan Derita dan Bencana.
Betul tidak akhi?

Oleh :
Fadly Abu Zayyan
CEO PT. S.I.L.I.T

[ Aku yo mung etok2 paham]

Saturday, 31 March 2018

Jürgen Todenhöfer, penulis buku "Feinbild Islam – Zehn Thesen gegen Hass” ( Potret Buruk Islam - Sepuluh Tesis Anti Kebencian)

Seorang politikus dari partai CDU (Kristen-Demokrat) yang pernah 18 tahun duduk di parlemen Jerman,
Jürgen Todenhöfer, telah membaca Quran.

Setelah membaca, mengamati dan berpikir, Todenhöfer menulis.

Hasilnya: sebuah buku _“Feinbild Islam – Zehn Thesen gegen Hass”_

(Potret Buruk Islam - Sepuluh Tesis Anti Kebencian"), yang terbit di akhir tahun 2011.

Berikut ringkasannya:

1. _Barat Lebih „Brutal“ dari Dunia Islam_

Todenhöfer, dalam tesis pertama, mengingatkan fakta sejarah yang sering terlupa di dua abad terakhir.
Barat jauh lebih brutal daripada dunia Muslim. Jutaan warga sipil Arab tewas sejak kolonialisme dimulai. Atas nama kolonialisasi, Prancis pernah membunuh lebih dari dua juta penduduk sipil di Aljazair, dalam kurun waktu 130 tahun. Atas nama kolonialisasi, Italia pernah menggunakan phosphor dan gas mustard untuk menghabisi penduduk sipil di Libya. Atas nama kolonialisasi, Spanyol juga pernah menggunakan senajata kimia di Marokko.

Tidak berbeda di era setelah perang dunia kedua. Dalam invansi perang Teluk kedua, semenjak tahun 2003, UNICEF menyebutkan, 1,5 juta penduduk sipil Irak terbunuh. Sepertiganya anak-anak. Tidak sedikit dari korban terkontaminasi amunisi uranium. Di Baghdad, hampir setiap rumah kehilangan satu anggota keluarganya.
Sebaliknya, di dua abad terakhir, tidak satu pun negara islam menyerang, mengintervensi, mengkolonialisasi Barat. Perbandingan jumlah korban mati (dunia Islam: dunia Barat) adalah 10:1. Problema besar dunia, di dua abad belakangan ini, bukan kebrutalan Islam, tapi kebrutalan beberapa negara-negara Barat.

2. _Mempromosikan Anti-Terorisme, Melahirkan Terorisme_

Terorisme jelas tidak dibenarkan.
Menilik secara objektiv, terorisme justru lahir dari politik anti-terorisme Barat yang keliru.

"Seorang pemuda muslim," tulis Todenhöfer,
"yang secara rutin memantau berita di televisi, hari demi hari, tahun demi tahun, akan situasi di Irak, Afghanistan, Pakistan, Palestina dan di tempat lain, di mana perempuan, anak-anak dan penduduk sipil, dihabisi oleh Barat dengan brutal, justru diprovokasi untuk menjadi seorang teroris."

Beruntung saja, sebagian besar pemuda islam tidak terpancing.
Mereka memilih jalan yang berbeda. Di Tunisia, Mesir, Libya, Marokko, dan negara-negara muslim lainnya, mereka menjawab ketidak-adilan yang menimpa mereka melalui jalan demokrasi dan teriakan kebebasan, bukan teror dan kekerasan.

3. _Terorisme: Fenomena Dunia, Bukan Fenomena Islam_

Pemeo favorit di setiap diskusi bertemakan terorisme:
“Tidak setiap muslim teroris, tapi seluruh teroris adalah muslim.”
Selain jauh dari benar, dengan data dan fakta, propaganda ini mudah dipatahkan.

Data resmi Badan Kepolisian Eropa, Europol, menyebutkan:
Dari 249 aksi teror di tahun 2010, hanya tiga yang pelakunya berlatar belakang Islam. Bukan 200, bukan 100 – tapi tiga - saja- !!!

Data di tahun-tahun sebelumnya, juga tidak kalah mengejutkan:
Dari 294 aksi terror di tahun 2009, hanya satu yang berlatar belakang Islam. Hanya satu dari 515 aksi teror di tahun 2008. Hanya empat dari 583 di tahun 2007.

4. _Hukum Internasional untuk Semua_

Di hadapan hukum internasional, dunia Barat selalu mentematisir, dan merekam dengan baik, 3500 korban terorisme yang jatuh atas nama „teror-Islam“ semenjak pertengahan 1990-an (termasuk korban WTC, pada 11/9).
Tapi mengapa ratusan-ribu warga sipil yang terbunuh dalam intervensi di Irak tidak pernah ditematisir?

Lebih jauh, Todenhöfer bertanya kritis : “mengapa elite Barat, tidak pernah sekalipun menimbang; membawa George W. Bush dan Tony Blair ke hadapan mahkamah internasional, atas serangan sepihaknya ke Irak? Apakah hukum internasional hanya berlaku untuk orang-orang non-Barat?“

Perang, bukan jawaban untuk aksi-aksi terorisme.
Perang, hanya manis untuk mereka yang tidak mengenalnya. Teroris yang membunuh orang-orang tidak berdosa, bukanlah pejuang kebebasan, bukan pahlawan, bukan pula syuhada. Mereka mengkhianati agama mereka. Mereka adalah pembunuh.

5. _Muslim, Toleransi dan „Perang Suci“_

Bukan Muslim, yang atas nama kolonialisasi membunuh 50 juta nyawa di seantero Afrika dan Asia.
Bukan Muslim, yang atas nama perang dunia pertama dan kedua menghabiskan 70 juta nyawa.
Bukan pula Muslim, yang menggencarkan genosida terhadap 6 juta orang-orang Yahudi.

Islam tidak mengenal kata suci dalam kaitannya dengan perang. Jihad bermakna sungguh-sungguh di jalan Tuhan. Tidak ada satu tempat pun di Quran yang memaknakan jihad dengan perang suci.
Karena perang tidak pernah suci, dan kesucian hanya ada di jalan perdamaian.

6. _Kontekstual Quran dan Islam-Teroris_

Permasalahan besar dalam perdebatan Quran di dunia Barat,
adalah setiap orang bernafsu membicarakannya, sangat-sangat sedikit yang pernah membacanya.

Sebagian besar mereka tidak lagi rasional dan ilmiah. Hanya mengutip beberapa tekstual yang mengesankan islam pro “perang” tanpa pernah mau tahu konteksnya. Padahal pesan-pesan Quran yang dikesankan seperti itu, spesifik diterima Muhammad, dalam konteks perlawanan antara penduduk Mekkah dan Madinah, waktu itu.

Seperti Musa dan Isa, Muhammad tidak dilahirkan pada situasi dunia yang sedang vakum, apalagi damai. Mereka hadir pada saat moralitas dunia bobrok, penuh perang, perjuangan dan perlawanan. Adalah sangat lumrah beberapa tekstual yang terkesan pro “perang” itu bisa ditemukan di Quran, semudah bisa ditemukan di kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru.

Secara semantis, diksi “islam-teroris”, “kristen-teroris” atau “yahudi-teroris” adalah sebuah penyesatan bahasa.

Terorisme, menurut Todenhöfer, berdiri di atas instrumen setan, tidak boleh dikaitkan dengan kesucian Tuhan dan keagamaan.
Memang benar, di dalam Islam, Kristen, atau Yahudi ada ideologi teror - tapi bukan ajaran agamanya. Ideologi ini tidak mengantarkan mereka ke surga, tapi ke neraka.

7. _Fakta atau fake ?_

Kalimat andalan kritikus anti-Islam di barat: „siapa yang menginginkan panggilan azan terdengar di kota-kota kami, harus membiarkan juga lonceng gereja berbunyi di kota-kota mereka!"
Padahal nyatanya:
Di Teheran, semisal, berdiri banyak gereja. Loncengnya berbunyi tidak jarang, dan tidak pelan. Lebih jauh, anak-anak kristen memiliki pelajaran agamanya sendiri (sesuatu yang luxus untuk anak-anak muslim di Barat).

Barat megidentifikasi jilbab sebagai simbol pengekangan dan ketertindasan.
Dari survey resmi, wanita-wanita pemakai jilbab, yang begitu dipedulikan barat itu, justru berkata bukan (atas kesadaran pribadi). Sinisme jilbab, sebagian besar justru datang dari mereka yang tidak berjilbab dan anti-jilbab. Memaksa seseorang berjilbab, jelas menyalahi hak asasi.
Tidak jauh berbeda, dari prosesi pemaksaan untuk melepasnya.

Barat menuduh perempuan-perempuan islam tidak berpendidikan. Fakta dari dunia islam menjawab lain. Secara statistis, perempuan di negara-negara mayoritas islam, justru lebih berpendidikan dibanding Barat: 30% Profesor di Mesir perempuan, padahal di Jerman jumlahnya hanya sekitar 20%. Lebih dari 60% mahasiswa di Iran adalah perempuan.
Di Uni Emirat Arab, sudah semenjak tahun 2007, mahasiswa perempuan menginjak angka yang sulit dipercaya: 77%.

8. _Seorang Muslim = Seorang Yahudi = Seorang Kristen_

Tidak ada seorang bayi pun terlahir sebagai seorang teroris.
Barat harus memperlakukan seorang Muslim, persis seperti seperti mereka memperlakukan seorang Kristen atau Yahudi.

Tidak jarang kita dengar politikus dan aktivis Barat, demonstratif, mengumbar kalimat penuh kebencian terhadap Islam.
Frank Graham, penasehat George W. Bush, menyebut Islam sebagai „agama iblis dan sihir”. Politikus kanan Belanda, Geert Wilders, menyebut Islam sebagai “agama fasis”. Thilo Sarrazin, politikus Jerman memberikan thesis: „secara genetis, anak-anak dari keluarga Islam, dilahirkan di bawah tingkat kecerdasan rata-rata.”

Bayangkan sejenak, jika Frank Graham, Greet Wilders, dan Thilo Sarrazin mengganti objek tesis-nya bukan kepada "Islam", tetapi menjadi "Yahudi" atau “Kristen”. Tidakkah ucapan seperti itu akan menjadi badai kemarahan yang dahsyat? Mengapa Barat boleh mengatakan hal-hal penuh fasistik dan rassist terhadap Islam, yang justru di kalangan orang-orang Kristen dan Yahudi sesuatu yang tabu? Barat harus mengakhiri demonisasi Islam dan Muslim.

9. _Muslim Melawan Teror_

Di tesis kesembilan, Todenhöfer mengajak umat Islam,
melalui sebuah reformasi sosial, menjejak Nabi Muhammad yang berjuang untuk sebuah Islam yang beradab dan toleran. Untuk tatanan ekonomi dan politik yang dinamis, bukan statis – sambil mempertahankan identitas keagamaannya. Untuk persamaan yang penuh, pria dan wanita. Untuk kebebasan beragama yang nyata.

Tidak seperti politikus umumnya, Muhammad, bukan seorang reaksioner.
Dia adalah seorang revolusioner, berani berpikir dan berani mematahkan belenggu tradisi. Islam di masa Muhammad bukanlah agama stagnan, apalagi regresif, tetapi pembaruan dan perubahan.
Muhammad berjuang untuk perubahan sosial, ia pahlawan orang miskin dan orang lemah. Dia mengangkat hak-hak kaum perempuan, yang di periode sebelumnya nyaris tidak ada.

Muhammad bukan seorang fanatik atau seorang ekstrimis. Dia hanya ingin membawa orang-orang Arab, yang kala itu terjebak pada belenggu politeistik, untuk kembali ke sumber aslinya yang murni, agama Ibrahim, persis seperti yang disuarakan Musa dan Isa.

Terorisme, yang berada di sekelumit dunia Islam pada hari ini adalah distorsi ajaran Muhammad. Ini adalah kejahatan melawan Islam. Dunia Islam tidak boleh membiarkan citra baik Islam, yang dibangun Muhammad 14 abad yang lalu, dihancurkan seketika oleh ideologi kriminal ini. Dunia Islam perlu memerangi ideologi terorisme ini, persis seperti Muhammad memerangi berhala-berhala dari periode pra-Islam.

10. _Politik Bukan Perang_

Kalimat bijak pernah mengajarkan: "ketika kamu tidak bisa menaklukan musuhmu, peluk dia!!"

Masalah kompleks di Timur tengah, hanya bisa diselesaikan dengan jalur politik, bukan dengan perang.
Barat harus membuka pintu diskusi yang lebih lebar untuk dunia Islam. Barat harus membuka ruang bilateral dan unilateral lebih besar untuk negara-negara Arab. Kesatuan dan stabilitas yang perah terjadi di Uni Eropa, nyatanya, tidak berdiri di atas invansi senjata, tapi di atas politik diplomatisasi yang penuh visi.

Sebuah visi akan sebuah dunia, yang setiap negara di dalamnya dihargai.
Sebuah penghargaan yang tanpa diskriminasi. Politik anti-diskriminasi yang dibangun di atas keadilan dan kebebasan, bukan perang, apalagi penindasan.

Saturday, 10 March 2018

CHINA AKAN JADIKAN INDONESIA SEBAGAI AFRIKA KE-2 ?? SELAMAT DATANG DI PERANG ASIMETRIS.

CHINA AKAN JADIKAN INDONESIA SEBAGAI AFRIKA KE-2 ?? SELAMAT DATANG DI PERANG ASIMETRIS.

Sebagai info dan renungan bangsa Indonesia,

Perang Asimetris merupakan metode peperangan gaya baru secara non militer, tetapi memiliki daya hancur tidak kalah hebat bahkan dampaknya lebih dahsyat dari perang militer.

Sasaran Perang Asimetris ini ada tiga:

1. Membelokkan sistem sebuah negara sesuai arah kepentingan kolonialisme/kapitalisme.--> Kudeta Konstitusi, Amandemen UUD 1945 sebanyak 4x menjadi UUD 2002.

2. Melemahkan ideologi serta mengubah pola pikir rakyat. --> Ideologi Kerakyatan secara perlahan tapi pasti dibawah sadar masyarakat dirubah menjadi Ideologi Liberal (Neolib).

3. Menghancurkan 'food security' (ketahanan pangan) dan 'energy security' (jaminan pasokan dan ketahanan energi) sebuah bangsa, selanjutnya menciptakan ketergantungan negara target terhadap negara lain dalam hal 'food and energy security'. --> Dari jaman pemerintahannya SBY, kita sudah menjadi negara Net Impoted untuk Oil and Gas (Energi), Dijaman JKW kita menjadi negara Import Bahan Pokok yg masive.

Lalu pertanyaannya, Masihkan NKRI ini berdaulat ?

Bentuk "Perang Asimetris" diantaranya melalui "mengubah kebijakan negara sasaran" dengan ciri non kekerasan.

Pertanyaannya kini, “Bagaimana modus Perang Asimetris yang sering dilakukan oleh Cina?”

Sejak reformasinya, Cina mengalami masa transformasi dan konvergensi ke arah kapitalisme yang melahirkan 'One Country and Two System', yakni sistem negara dengan elaborasi ideologi sosialis/komunis dan kapitalis. Dengan kata lain, model perekonomian boleh saja bebas sebagaimana kapitalisme berpola mengurai pasar, namun secara politis tetap dalam kontrol negara cq. Partai Komunis Cina (PKC).

Artinya, para pengusaha boleh didepan membuka ladang-ladang usaha diluar negeri, tetapi ada 'back up' militer (negara) dibelakangnya. Itulah titik poin konsepsi 'One Country and Two System' yang kini tengah dijalankan oleh Cina di berbagai belahan dunia.

Ciri lain Cina dalam menerapkan reformasi politiknya, jika kedalam gunakan "pendekatan Naga" terhadap rakyatnya, sangat keras, tegas, bahkan tanpa kompromi demi stabilitas internal negeri. Sebaliknya ketika Cina melangkahkan kaki keluar, tata cara diubah menerapkan "pendekatan Panda" (simpatik), dalam bentuk :
Menebar investasi atau “bantuan dan hibah” dalam wujud pembangunan gedung-gedung, infrastruktur dan lainnya, sudah barang tentu dengan persyaratan “tersirat” -nya yang mengikat. Pendekatan Panda merupakan ruh atau jiwa pada model "perang asimetris" yang sering dikerjakan oleh Cina.

'Turnkey Project Management' (TPM), adalah sebuah model "investasi asing" yang ditawarkan dan disyaratkan oleh Cina kepada negara peminta dengan “sistem satu paket,” artinya :
Mulai dari 'top management', pendanaan, materiil dan mesin, tenaga ahli, bahkan metode dan tenaga (kuli) kasarnya di 'dropping' dari Cina.

Modus Turnkey Project ini relatif sukses dijalankan di Afrika sehingga warganya migrasi besar-besaran bahkan tak sedikit yang menikah dengan penduduk lokal. Mereka menganggap Afrika kini sebagai tanah airnya kedua.

Beberapa investasi Cina di Indonesia, sebenarnya telah menerapkan modus ini. Memang bukan barang baru, karena sejak dulu sudah berjalan antara lain :

Pembangunan pembangkit tenaga listrik di Purwakarta, hampir semua tenaga kerja mulai dari direksi hingga kuli bangunan didatangkan dari negeri Cina.

Bila dikaitkan dengan pemahaman "Perang Asimetris" dan kebijakan "One County and Two System" nya, maka "Turnkey Projek Manajement", pada hakekatnya merupakan "Perang Asimetris" sebagai strategi Cina untuk menguasai Indonesia secara non militer.

Pertanyaan sederhana :

Apakah Pemerintah tidak mengetahui Skenario ini sebagai Ancaman Negara atau justru merupakan bagian dari Skenario ini?

Jawabannya adalah :

'Let them think, let them decide' (biarlah rakyat berfikir dan biarkan rakyat memutuskan) dalam menilainya sebagai "pemilik kedaulatan" dan "pemberi "mandat".

Copas: Cut Meutia Adrina

Friday, 9 March 2018

Kisah Menegangkan Ketika 80 Anggota Paskhas TNI AU Siap Tempur Lawan Ribuan Pasukan Khusus Australia

    -Ketika provinsi Timor-Timur (sekarang Timor Leste) akhirnya lepas dari Indonesia pada September 1999 melalui jajak pendapat, ketegangan segera berkecamuk.

Warga Timor-Timur yang memilih untuk tetap bergabung dengan NKRI berbondong-bondong meninggalkan Tim-Tim.

Mereka pergi dengan tergesa-gesa dan dibayang-bayangi konflik bersenjata yang bisa meletus sewaktu-waktu.

Pascareferendum, satuan-satuan pasukan RI yang semula bermarkas di Tim-Tim juga bergegas meninggalkan negara baru itu sambil membawa perlengkapan tempur.

Mereka bergerak keluar Tim-Tim dalan konvoi serta formasi militer siap tempur.

Tapi ketegangan justru makin memuncak sewaktu pasukan multinasional The Internal Force of East Timor (INTERFET) yang dipimpin pasukan khusus Australia mulai mendarat demi melancarkan operasi stabilitas keamanan di sana.

Pasukan INTERFET mendarat pertama kali menggunakan pesawat C-130 Hercules milik Angkatan Udara Australia pada 20 September 1999. Hal ini membuat suasana pagi kota Dilli yang semula tenang langsung berubah tegang.

Pasalnya ratusan pasukan INTERFET yang keluar dari perut pesawat alih-alih berbaris rapi, lalu melaksanakan upacara dan briefing dan berkoordinasi dengan pasukan TNI (Paskhas) yang sedang mengamankan Bandara Komoro, mereka langsung stelling (siap tempur).

Sambil diiringi oleh sirine yang meraung-raung, semua personel pasukan INTERFET keluar dari pesawat dalam kondisi siap menembaki dan berlarian ke berbagai arah untuk membentuk perimeter (pertahanan) pengamanan Bandara Komoro.

Siap Tempur di Bandara Komoro

Sepak terjang pasukan INTERFET yang siap tempur dalam kondisi senjata terkokang dan siap menembak itu jelas membuat para prajurit Paskhas yang sedang bertugas mengoperasikan dan mengendalikan bandara jengah.

Sebagai pasukan komando terlatih dan memiliki kemampuan khusus mengoperasikan bandara mereka memang ditugaskan mengamankan bandara setelah para operator sipil Bandara Komoro dievakuasi ke Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), sekaligus menjadi pasukan paling terakhir yang meninggalkan Dili.

Untuk mengantisipasi kondisi terburuk, para pasukan Paskhas yang berjumlah sekitar 80 orang dan masing-masing menyandang senjata di pundak itu diam-diam juga telah menyiapkan diri bertempur sampai titik darah terakhir melawan pasukan INTERFET.

Apalagi pasukan Gurkha yang merupakan pasukan elite Inggris dan memiliki sejumlah kemampuan komando seperti Paskhas juga mulai diturunkan dan dalam kondisi siap tempur.

Pasukan INTERFET, khususnya Australia, sebenarnya sedang bingung karena dalam briefing untuk pendaratan di Dili mereka mendapat informasi intelijen jika kota Dili dalam situasi perang dan dikendalikan oleh para milisi bersenjata.

Sejumlah milisi bersenjata memang ada di Tim-Tim tapi tidak sampai menguasai Bandara Komoro yang masih dikendalikan oleh pasukan Paskhas.

Tapi sewaktu mendarat di Bandara Komoro, pasukan INTERFET yang mendapatkan tugas utama menguasai bandara, bukannya langsung menghadapi pertempuran.

Mereka justru menghadapi pasukan Paskhas berseragam resmi sebagai tentara reguler, bersenjata lengkap, dan secara profesional mampu mengendalikan lalu-lintas Bandara Komoro.

Pasukan ITERFET sebenarnya juga mendapatkan tugas untuk melucuti semua personel yang bersenjata di Tim-Tim dan menembak mati bagi mereka yang melawan.

Namun, ketika menyadari jika pasukan Paskhas adalah pasukan resmi, mereka membatalkan diri untuk melucuti senjata mengingat pasukan Paskhas juga dalam posisi siap melaksanakan pertempuran.

Kemampuan pasukan Paskhas bisa mengendalikan operasi Bandara Komoro dengan profesional secara diam-diam justru membuat pasukan Australia merasa segan.

Di kalangan pasukan negara-negara Persemakmuran Inggris, mereka memang memiliki pasukan terlatih yang bisa mengoperasikan bandara atau pangkalan udara, yakni pasukan khusus SAS (Special Air Service).

Rupanya kualifikasi pasukan Paskhas yang setingkat SAS itulah yang membuat pasukan Australia makin segan.

Namun begitu, pasukan INTERFET tetap selalu dalam posisi siap tempur dan bersikap beringas terhadap setiap personel bersenjata.

Saling Todongkan Senjata

Ketegangan kembali terjadi ketika Pangkoopsau II, Marsda TNI Ian Santosa, yang tiba dengan pesawat C-130 Hercules di Bandara Komoro untuk berkoordinasi dengan pejabat tertinggi pasukan INTERFET, Mayjen Peter Cosgrove, turun dari pesawat disertai sejumlah pasukan Paskhas bersenjata lengkap.

Rombongan Pangkoopsau tiba-tiba dihadang sejumlah pasukan INTERFET dalam posisi senjata ditodongkan dan siap tembak.

Melihat reaksi tak bersahabat itu, pasukan Paskhas pengawal Pangkoospau pun bereaksi dengan cara menodongkan senjata dan siap baku tembak dalam jarak dekat.

Granat tangan bahkan sudah diraih sehingga kalau baku tembak dalam jarak dekat itu terjadi, pasukan Paskhas yang jumlahnya lebih sedikit bisa menimbukan korban sebanyak mungkin.

Dalam situasi seperti itu, kehormatan untuk menjaga kewibawaan Pangkoopsau dan bangsa serta negara memang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Meskipun dalam pertempuran yang tidak seimbang dan di tempat terbuka itu bisa dipastikan pasukan Paskhas akan gugur semua.

Apalagi jumlah pasukan INTERFET yang siap tempur di kawasan Bandara Komoro telah mencapai ribuan.

Namun, situasi kembali kondusif setelah petinggi militer INTERFET tiba untuk menyambut Pangkoopsau II.

Pasukan Terakhir di Dili

Ketika Pangkoopsau II kembali terbang meninggalkan Dili, seluruh pasukan Paskhas yang tertinggal kembali bertugas untuk mengendalikan bandara sambil menunggu serah terima kekuasaan dan sekaligus menjadi pasukan yang meninggalkan diri paling terakhir.

Dalam penerbangannya menuju Kupang, Pangkoopsau II sadar, jika sampai terjadi chaos, pasukan Paskhas yang tersisa pasti akan mengalami situasi sangat sulit.

Namun, ia berjanji untuk mengerahkan semua kekuatan Koopsau II, demi menyelamatkan seluruh pasukan Paskhas.

Beruntung, situasi Dili tetap terkendali dan pasukan Paskhas pun bisa pulang ke dengan selamat

Teknik Meloloskan Diri

Sebenarnya, jika harus menghadapi pertempuran sampai titik darah penghabisan di Bandara Komoro, pasukan Paskhas sebenarnya sudah siap.
Mereka bahkan telah menyiapkan prosedur tempur pelolosan diri sambil melawan dengan cara memilih 10 personel yang paling militan.

Ketika induk pasukan Paskhas sedang bertempur melawan pasukan INTERFET, kesepuluh personel itu akan meloloskan diri dengan cara berlari long march menempuh jarak ratusan km sambil bertempur menuju ke perbatasan di bawah ancaman musuh.

Teknik pelolosan diri sambil bertempur itu sudah dikuasai para prajurit Phaskas dan dikenal sebagai SERE (Survival Evation Resistance Escape).
Tujuannya adalah menyampaikan salam komando kepada Dankorpspaskhas dan seluruh jajaran serta petinggi TNI.

Namun demikian karena harus melewati rintangan tempur, diperkirakan kesepuluh pasukan komando berani mati itu tidak akan semuanya berhasil menembus perbatasan.

Bravo Paskhas!

Sumber: BangkaPos.com

Tuesday, 13 February 2018

Walaupun berita lama tapi menarik untuk d cermati: Top Secret: Apa yang Hendak Moskow dan Jakarta Sembunyikan dari CIA....?

MEI 31, 2016

VZGLYAD

Rusia dan Indonesia telah menandatangani kesepakatan perukaran informasi intelijen dan meningkatkan kontak antarlembaga penegak hukum.

Host Photo Agency

Kesepakatan kerja sama antara badan intelijen Rusia dan Indonesia menjadi pertanda baik bagi kedua negara. Hal itu juga menunjukkan bahwa Moskow dan Jakarta telah belajar dari pengalaman buruk tahun 1960-an, ketika CIA memiliki akses untuk mendapatkan informasi rahasia mengenai pengiriman senjata Soviet ke Indonesia.

Rusia dan Indonesia telah menandatangani kesepakatan perukaran informasi intelijen dan meningkatkan kontak antarlembaga penegak hukum.

“Kami juga tertarik dalam pembangunan dan pengembangan kerja sama lebih lanjut untuk mengatasi tantangan dan ancaman, terutama di bidang antiterorisme,” kata Presiden Indonesia Joko Widodo kepada wartawan setelah percakapan panjang dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Sochi, 19 Mei lalu.

Perang Melawan Terorisme

Data spesifik milik Indonesia mana yang menarik perhatian intelijen Rusia masih diperdebatkan. Jokowi, meski demikian, menyatakan dengan jelas bahwa kedua negara akan berkerja sama dalam memerangi terorisme.

Indonesia merupakan negara dengan popoulasi muslim terbesar di dunia dan kerap menjadi target serangan teroris. Tak banyak informasi terkait pergulatan tersebut, sehingga Rusia sangat tertarik mengorek data semacam itu dari Indonesia. Kualitas, reliabilitas, dan manfaat informasi tersebut akan ditaksir satu-persatu oleh pakar, yang akan membandingkannya dengan masukan dari sumber lain.

Anehnya, Indonesia merupakan negara pertama di wilayah tersebut yang menandatangani kesepakatan dengan Rusia. Bahkan Vietnam belum menandatangani kesepakatan intelijen dengan sekutu lamanya ini.

Kunjungan Kepala FSB Rusia ke Jakarta

Pada awal Februari 2016, Kepala Badan Keamanan Federal Federasi Rusia (FSB) Nikolai Patrushev berkunjung ke Jakarta untuk bertemu dengan presiden RI di Istana Merdeka.

Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, Indonesia memandang perlunya bekerja sama dengan intelijen Rusia. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menilai kerja sama dengan intelijen Rusia akan memberi banyak manfaat. Menurut Luhut, selama ini Indonesia lebih fokus bekerja sama dengan intelijen Barat, khususnya Amerika Serikat.

Karena itu, pemerintah Indonesia dan Rusia akan bekerja sama dalam pertukaran informasi intelijen. Kerja sama di bidang intelijen ini terutama ditujukan untuk memberantas terorisme dan narkoba.

Mempertahankan Netralitas

Alasan lain di balik penandatanganan kesepakatan adalah keinginan Indonesia untuk mendiversifikasi ikatan militer dan intelijennya dan perlahan mundur dari CIA dan lembaga intelijen Australia.

Hal tersebut didorong oleh prinsip netralitas, yang dianut Indonesia dalam kebijakan luar negeri mereka.

Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, baik Moskow dan Indonesia harus mengambil pelajaran dari pengalaman buruk tahun 1960-an, ketika CIA mendapatkan akses informasi mengenai pengiriman senjata Soviet ke Indonesia. 

Dukungan untuk Soekarno

Pada 1960-an, Indonesia — yang kala itu dipimpin oleh Presiden Soekarno — terlibat dalam beberapa konflik dengan tetangganya.

Dalam waktu yang relatif pendek setelah Indonesia mengusir Belanda dari bagian barat Pulau Papua, mereka meluncurkan ‘Konfrontasi’, sebuah perang yang tak dideklarasikan dengan Malaysia. Konflik tersebut berakhir tiga tahun kemudian dengan pengakuan Indonesia atas Malaysia sebagai negara merdeka.

Soekarno mendapat dukungan militer dari Uni Soviet, yang tertarik dengan kecondongan sang pemimpin terhadap paham sosialisme. Jakarta menerima senjata bernilai miliaran dolar dari Uni Soviet.

Diyakini bahwa faktor penentu kalahnya Belanda di Irian Barat ialah karena bantuan kapal selam Soviet di sekeliling Pulau Papua. Kehadiran Soviet menumpulkan AL Belanda, yang kapalnya terkurung di pelabuhan.

Beberapa tahun kemudian, di bawah kepemimpinan Suharto, Portugal dipaksa meninggalkan Timor Timur, yang kemudian menjadi negara merdeka pada 2002. 

Mengambil keuntungan dari konflik yang terjadi di wilayah tersebut, CIA meluncurkan Habrink, sebuah operasi skala besar di Indonesia. Tujuan Habrink adalah mengumpulkan informasi mengenai semua senjata yang ditransfer Uni Soviet pada Jakarta. 

CIA vs. KGB di Indonesia

Badan intelijen Indonesia saat itu masih terbilang muda dan dalam proses pertumbuhan. Lembaga tersebut mayoritas berisi para mantan pejabat militer Jawa yang dulunya merupakan bagian dari tentara kolonial Belanda.

CIA berhasil menyogok pejabat Indonesia, yang menyerahkan dokumen serta informasi mengenai senjata Soviet. 

Pada pertengahan 1970-an, agen CIA David Barnett, yang bekerja di Konsulat AS di Surabaya pada era Soekarno, berhasil merekrut warga Soviet.

Setelah pensiun dari CIA, Barnett pindah ke Indonesia dan membuka penangkaran udang, yang kemudian bangkrut. Ia lalu menjual data mengenai Operasi Habrink pada KGB senilai 100 ribu dolar AS.

Pada 1979, ia dikhianati oleh pengkhianat KGB, yang direkrut oleh CIA di Indonesia. 

Barnett dihukum 18 tahun penjara, tapi ia dibebaskan pada tahun 1990. Cerita ini masih sering terdengar hingga hari ini di kalangan komunitas intelijen.

Moskow kini hendak melindungi dirinya sendiri dari kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu. CIA tentu akan tertarik pada senjata Rusia yang diekspor Indonesia.

Apa yang Menarik Perhatian CIA Sekarang?

CIA mungkin tertarik pada banyak detail yang selalu mendampingi kontrak skala besar bagi pasokan senjata: skema pendanaan, perantara, lokasi pertemuan, dan kapal transport.

Dan pihak Rusia ingin Indonesia setidaknya mengabari mereka mengenai upaya Rusia untuk merekrut pejabat yang tergabung dalam kerja sama Rusia-Indonesia.

Jika pihak Rusia dan Indonesia mau berusaha, mereka bisa mempertahankan kerahasiaan transfer senjata tersebut. Di Amerika Latin, hal ini tak mungkin.

Sebuah kerja sama intelijen tak selalu didampingi kontrak pasokan militer. Jadi, Indonesia bisa menyatakan bahwa hal ini tak melanggar prinsip netralitas mereka.

Masalah yang terlihat jelas di negara tersebut adalah kekacauan lembaga intelijen Indonesia. Janji-janji posisi kunci kadang diberikan dengan prinsip kolusi dan nepotisme. Selain itu, badan intelijen Indonesia masih lebih banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah internal, bukan memastikan kerahasiaan dan aktivitas intelijen yang sesungguhnya.

Mengamankan Rahasia Bisnis

Kesepakatan Rusia-Indonesia berisi sejumlah poin tambahan, yang kini umum bagi semua lembaga intelijen dunia. Hal yang paling penting ialah aspek ekonomi dalam badan intelijen dan memastikan kerja sama informasi keamanan.

Kontrak sipil bernilai miliaran dolar di bidang migas dan transportasi jalur kereta juga perlu dirahasiakan.

Hal lain yang perlu diperhatikan ialah keamanan kapal dagang dan kapal ikan di perairan Indonesia (terutama di Selat Malaka). Ancaman bajak laut di wilayah ini sama tingginya dengan di wilayah Yaman dan Somalia. 

Namun, kesepakatan kerja sama intelijen Rusia dan Indonesia sangat menjanjikan. Namun yang paling penting, kesepakatan ini perlu diimplementasikan dan berfungsi seperti yang diharapkan, tak hanya sekadar kata-kata kosong belaka.

Pertama kali dipublikasikan dalam bahasa Rusia oleh Vzglyad

Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.

Sunday, 11 February 2018

180 Uni Pesawat Tempur Diprediksi Terkumpul di MEF Ketiga

    Pengamat Pertahanan dan Alutsista TNI, Jagarin Pane dalam sebuah ulasannya membeberkan bahwa Komando Operasi Angkatan Udara (Koopsau) saat ini sedang membentuk Koopsau III di Biak. Demi menunjang kelancaran program, diperkirakan pada program Minimum Essential Force TNI (MEF) ketiga, jumlah pesawat tempur yang dimiliki sudah mencapai 180 unit dari berbagai jenis.

“Pangkalan angkatan udara Biak secara infrastruktur sudah ready for use sebagai markas Koopsau III sekaligus home base jet tempur,” ungkap Jagarin dikutip dari keterangan tertulis, Senin (11/2/2018).

Saat ini lanjut Jagarin, untuk Koopsau I berkedudukan di Jakarta, sementara untuk Koopsau II berada di Makassar. Jumlah pesawat tempur berbagai jenis yang dimiliki saat ini berjumlah 116 unit. “Prediksi pesawat tempur sampai MEF ketiga adalah 180 unit,” sambungngnya.

Dirinya menambahkan, hal yang menarik dari pengembangan serba tiga itu kesemuanya membutuhkan tambahan 3 skadron jet tempur untuk TNI AU, tiga puluhan kapal perang untuk TNI AL dan tigaratusan Tank berbagai jenis yang dibutuhkan TNI AD.

“Dan yang juga tidak kalah penting adalah semua program hebat itu akan diselesaikan dalam serial MEF yang ketiga periode 2019-2024,” ujarnya.

Sementara itu, menurut Wakil Menteri Pertahanan Indonesia era SBY, Sjafrie Sjamsoeddin (2017) menjelaskan industri pertahanan sebagai komponen pendukung dalam sistem pertahanan negara merupakan faktor determinan yang perlu terus dikembangkan sesuai dinamika perubahan strategis.

Menurutnya, industri pertahanan saat ini masih lebih pada pembangunan teknologi pertahanan yang terlihat (tangible) untuk keperluan alutsista darat, laut dan udara. Tetapi lanjut Sjafrie, di masa depan perlu dikembangkan juga pada kemampuan lain seperti rekayasa perangkat lunak untuk keperluan-keperluan sistem yang berorientasi pada perangkat lunak (software based system). Antara lain seperti simulator, artificial intelligence, robot, dan juga dalam rangka meningkatkan kemampuan asimetris seperti cyber.

Hal ini untuk kebutuhan informasi dan komunikasi khususnya kemampuan intelligence, surveillance and recognition (ISR). Selain itu, kata Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, industri pertahanan harus mampu mengakomodasi pencapaian-pencapaian teknologi dan ilmu pengetahuan lainnya yang didapat oleh para anak bangsa. (red)

Pewarta: G Wibisono

Friday, 2 February 2018

AS kehilangan kekuatan terkhirnya di SURIAH

Oleh: Daniel Bucksbaum (The Jerusalem Post)

Turki sedang memperkuat perannya sebagai pengambil keputusan utama di Suriah, bersama dengan Rusia dan Iran. Kampanye Turki yang terus berlanjut melawan pasukan Kurdi yang bersekutu dengan Amerika Serikat(AS), adalah awal dari sebuah konflik yang akan memperpanjang perang sipil selama bertahun-tahun, dan sangat merusak pengaruh AS di Suriah, sehingga membuat kekuatan terakhir Amerika Serikat di Suriah menghilang.

Seiring rezim Assad merebut lebih banyak wilayahnya di Suriah—sebagian berkat dukungan udara Rusia dan pasukan darat yang disediakan oleh Iran—banyak yang mulai percaya bahwa perang sipil Suriah sudah mereda.

Namun, Operasi Cabang Zaitun (Operation Olive Branch) Turki, yang merupakan sebuah upaya untuk membersihkan para pejuang Kurdi dari kota utara Afrin, menggambarkan babak baru dalam konflik tersebut.

Meskipun rezim Assad menegaskan kembali kehadirannya di seluruh negeri dan ISIS hampir dikalahkan, perang tidak akan berakhir pada tahun 2018. Bukannya mereda, perang memasuki tahap baru dari konflik dengan intensitas rendah di negara tersebut, dengan potensi besar untuk meningkat menjadi konfrontasi langsung antara negara-negara di wilayah tersebut seperti Rusia, Iran, Turki, atau Amerika Serikat. Seiring negara-negara ini dan para perwakilan mereka berebut untuk memperkuat kendali mereka atas wilayah-wilayah utama dan melindungi kepentingan masing-masing, tetapi AS malah kehilangan kekuatan terakhir Amerika Serikat di Suriah, karena tindakan sekutu NATO-nya tersebut.

Operasi Cabang Zaitun Turki—sebutan untuk serangan Turki terbaru ke Suriah utara—diluncurkan pada awal bulan ini, dan merupakan bagian dari kampanye besar untuk menciptakan “zona keamanan” seluas 30 kilometer di sepanjang perbatasan Suriah-Turki. Setelah mencapai tujuannya untuk mengusir 8 ribu-10 ribu pejuang YPG dan afiliasinya dari Afrin, Turki berencana untuk melanjutkan operasinya ke arah timur, lebih dalam ke wilayah yang dikuasai Kurdi.

Kampanye udara Turki telah dimulai di markas Kurdi di Manbij, kira-kira 100 kilometer arah timur Afrin. Hampir dua ribu personel militer AS tergabung dalam unit YPG di wilayah ini, yang telah ditempatkan di sana untuk bertindak sebagai penghalang bagi kemungkinan serangan Iran, Rusia, atau Turki terhadap YPG. Rencana itu telah berhasil sejauh ini; Tidak ada negara besar yang mengambil risiko menyerang pasukan AS.

Dengan menghilangnya kekuatan terakhir Amerika Serikat di Suriah, para pejabat militer Amerika mengumumkan tidak lama sebelum dimulainya operasi Turki, keinginan mereka untuk menciptakan pasukan keamanan beranggotakan 30 ribu personel yang dapat memberikan keamanan dan stabilitas di Suriah utara di sepanjang perbatasan Turki. Tujuan keseluruhan AS, seperti yang dinyatakannya, adalah untuk mencegah munculnya kembali ISIS di wilayah itu. Turki telah menyerukan dibentuknya zona penyangga di sepanjang perbatasannya dengan Suriah sejak tahun 2012. Sekarang, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah menuduh AS mencoba untuk mendirikan “negara teror” di sepanjang perbatasannya.

Erdogan bertekad untuk mencegah Suriah utara menjadi basis YPG, dimana serangan teroris dapat diluncurkan ke Turki oleh PKK—sebuah kelompok yang diakui secara internasional sebagai teroris Kurdi, dan telah diperangi oleh Turki selama beberapa dekade. Suriah yang dikuasai Kurdi adalah bagian yang relatif stabil di negara ini, dan banyak masyarakat Suriah yang mencari perlindungan dari beberapa kota besar, seperti Aleppo, Homs, dan Daraa, pada awal dimulainya perang tersebut.

YPG dan PYD menginginkan otonomi daerah di sebuah federasi Suriah.

Saat ini, mereka menguasai hampir seperempat wilayah Suriah, termasuk beberapa lahan pertanian terbaik di negara ini, dan bendungan Tabqa yang sangat penting. Sebuah kampanye Turki yang diperbarui untuk mengurangi pasukan Kurdi di Suriah utara—terutama dengan dukungan dari Rusia dan AS, seperti serangan ini—akan menyebabkan krisis kemanusiaan di masa mendatang, dan akan memperpanjang perang.

Dengan hilangnya kekuatan terakhir Amerika Serikat di Suriah, kini AS tidak lagi memiliki peran penting dalam menentukan masa depan Suriah. Satu-satunya sekutu yang bisa diandalkannya adalah unit YPG di utara, dan melalui persetujuan diam-diamnya, Washington mengizinkan Turki untuk melemahkan kekuatan YPG dengan sangat parah. Tanggapan Washington terhadap operasi ini sangat menunjukkan kemampuannya untuk mengendalikan situasi. Pernyataan klasik “latihan menahan diri”, menunjukkan kurangnya pengaruh AS terhadap Turki, yang saat ini menjadi pemain yang jauh lebih kuat dan berpengaruh di Suriah.

Selain itu, juru bicara Departemen Luar Negeri AS mendesak Turki untuk menghindari pengalihan kekuatan dari perang melawan ISIS—dimana AS kemungkinan secara naif percaya bahwa hal itu masih menjadi prioritas utama Turki di Suriah. Sisa-sisa ISIS yang terakhir, antara ada di sepanjang perbatasan Golan Israel atau dikalahkan di wilayah tenggara, di sepanjang perbatasan dengan Irak, oleh Pasukan Demokratik Suriah (SDF) dan pasukan terkait.

Sementara itu, menghilangnya kekuatan terakhir Amerika Serikat di Suriah, membuat Turki menggantikan AS sebagai perwakilan de facto untuk pasukan oposisi Suriah pada tahap diplomatik. Turki memiliki pengaruh signifikan terhadap Tentara Nasional Suriah, yang merupakan sebuah kumpulan bekas milisi Tentara Pembebasan Suriah dan kelompok-kelompok Islam. Turki telah melakukan negosiasi atas nama mereka di Astana, Kazakhstan, secara langsung dengan Iran dan Rusia yang mewakili kepentingan rezim Assad.

Namun, kepentingan Turki tidak mewakili kekuatan oposisi yang diwakili. Turki sekarang telah memprioritaskan untuk melemahkan Kurdi dan mengamankan perbatasannya karena perubahan rezim, yang merupakan tujuan utama kelompok FSA dan Islamis yang diawasi oleh Turki. Dengan terlibat langsung dengan Rusia dan Iran di Astana, Turki telah menjadi pengambil keputusan utama di Suriah, tidak termasuk AS karena kekuatan terakhir Amerika Serikat di Suriah telah menghilang.

Sebuah konvoi militer Turki tiba di sebuah desa di perbatasan Turki-Suriah di provinsi Kilis. (Foto: Reuters)

Di Astana, negara-negara besar ini menyetujui “zona de-eskalasi” tanpa masukan dari AS, yang membuat negara-negara tersebut dikritik oleh Israel, dengan alasan khawatir akan kehadiran Iran yang terlalu dekat dengan Dataran Tinggi Golan. Kesepakatan ini juga memungkinkan akses Turki ke Idlib yang dikuasai pemberontak, dan memberikannya pengaruh yang lebih strategis. Selain unit YPG di utara, AS telah kehilangan hampir semua pengaruh di negara tersebut melalui kelompok proxy, dan tidak memiliki pengaruh politik dalam negosiasi atau perundingan damai apa pun.

Iran, Rusia, dan Turki semuanya memiliki kepentingan yang bertentangan di Suriah.

Tujuan utama Turki adalah menciptakan zona penyangga di utara, mengamankan perbatasannya, dan menghancurkan pasukan Kurdi. Idealnya, dalam jangka panjang, Turki ingin mencaplok sebagian Suriah utara, untuk memastikan bahwa wilayah tersebut tidak akan menjadi markas YPG atau PKK. Turki akan menerima sebuah federasi Suriah atau resolusi politik lainnya dalam konflik tersebut, asalkan masyarakat Kurdi tidak mendapatkan otonomi.

Rusia juga akan menyelesaikan sebuah resolusi politik, yang telah berusaha dinegosiasikan selama bertahun-tahun hingga saat ini. Rusia tidak ingin mengulangi kesalahan AS di Timur Tengah, dan menemukan dirinya terperangkap dalam pekerjaan tanpa henti dan konflik yang sangat buruk. Rusia dan Turki telah bekerja untuk mencapai solusi politik, dan AS belum diikutsertakan.

Iran, bagaimanapun, telah menginvestasikan lebih banyak modal, sumber daya, dan tenaga kerja daripada kedua negara ini. Iran telah bekerja tanpa kenal lelah untuk mendapatkan kehadiran yang sekarang Iran miliki di Suriah barat daya, yang mendekati perbatasan Israel dan Lebanon, dan Iran tidak akan menyerah. Iran juga tidak akan berhenti sebelum mendapatkan kemenangan militer penuh di negara tersebut, dimana hal ini menyulitkan Rusia, Turki, dan Amerika Serikat, yang semuanya menginginkan sebuah resolusi politik secepatnya.

Selain memperlunak kepentingan Rusia dalam perundingan damai Suriah, Turki telah membuat kesepakatan pertahanan dan perdagangan besar dengan Rusia.

Turki baru-baru ini setuju untuk membeli sistem pertahanan rudal S-400 Rusia yang terkenal. Dengan memperoleh landasan strategis di Suriah, dan memulai kampanye yang berkepanjangan melawan satu-satunya kekuatan terpercaya AS di negara ini, Turki telah menggantikan AS sebagai pemain dominan di pihak oposisi. Hal ini sebagian disebabkan oleh dinamika perubahan perang selama bertahun-tahun.

Ambisi regional telah berubah, dan persekutuan telah berubah. Hampir semua suara anti-pemerintah dan pemimpin yang menyerukan perubahan rezim, telah hilang. Tidak ada kekuatan oposisi gabungan yang mungkin bisa menggulingkan dan menggantikan rezim saat ini, bahkan tanpa campur tangan Rusia atau Iran. Untuk negara-negara di wilayah tersebut, mengalahkan ISIS adalah bagian yang mudah. Itu adalah satu-satunya konflik di Suriah yang bisa mereka lihat sebagai musuh bersama. Tapi di saat sekarang ISIS hampir dikalahkan, Turki kembali fokus pada masyarakat Kurdi, yang merupakan sekutu AS terakhir yang dapat diandalkan di Suriah.

Negara-negara kuat di Suriah saat ini adalah Rusia, Iran, dan Turki. AS harus mengambil sikap yang lebih keras terhadap operasi Turki di wilayah yang dikuasai Kurdi tersebut, atau Amerika tidak akan ada lagi di masa depan Suriah.